Pegawai sipil Jerman ‘kebanjiran’ surat lamaran dari warga Afganistan, hanya beberapa minggu sejak pemerintah federal membuka program penerimaan warga Afganistan. “Setiap menit” selalu ada surat permohonan yang masuk.
"Kami menerima email setiap menitnya,” kata Axel Steier dari "Mission Lifeline" kepada surat kabar grup media Funke pada hari Senin (07/11). Pada awal November 2022, dua minggu setelah program penerimaan pemerintah Jerman diluncurkan, organisasi tersebut telah menerima 17.000 surat permohonan dari Afganistan.
Menurut "Kabul Luftbrücke", organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengevakuasi warga Afganistan yang berada dalam bahaya di bawah pemerintahan Taliban, ada sekitar 15.000 pesan yang diterima. Pesan tersebut disampaikan melalui email, akun media sosial, dan terkadang juga melalui alamat email pribadi karyawannya.
Organisasi non profit asal Prancis yang mengadvokasi jurnalis di seluruh dunia, "Reporters Without Borders” (RSF) menyebutkan mereka menerima pendaftaran dari sekitar 12.000 pemohon dan hampir 4.000 yang meminta bantuan. Organisasi tersebut mengambil formulir yang tadinya tersedia secara online bagi pekerja media Afganistan yang berada dalam ancaman "untuk sementara menjadi offline lagi," tulis RSF.
Pemerintah Jerman telah "menerima permintaan dalam kisaran lima digit," demikian pernyataan Kantor Luar Negeri Jerman di Berlin.
Sebanyak 1.000 orang Afganistan diperkirakan datang ke Jerman setiap bulan
Pada pertengahan Oktober, sebuah konsep baru diluncurkan, yang membuat hingga 1.000 warga Afghanistan yang keamanannya sangat berisiko dapat datang ke Jerman setiap bulan. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser (Partai SPD) dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock (Partai Hijau) telah menyetujui hal ini.
Program ini bertujuan untuk melindungi pekerja media profesional dan aktivis hak asasi manusia, misalnya, tetapi juga karyawan di pengadilan, polisi atau politisi, yang berada dalam bahaya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afganistan mulai Agustus 2021 lalu.
Meski begitu, bagi mereka yang keamanannya berisiko di Afganistan, mereka tidak dapat mengajukan sendiri permohonan untuk masuk ke program tersebut. Sebaliknya, mereka harus diusulkan oleh organisasi bantuan tertentu yang dianggap sebagai "badan yang berwenang".
Program PR semata?
Prosedur ini dikritik oleh para pekerja negeri sipil. Pada surat kabar Funke, mereka mendesak agar prosesnya lebih transparan dan lebih banyak bantuan dari pemerintah Jerman untuk warga Afganistan yang berisiko.
Foto: WAKIL KOHSAR AFP via Getty Images
"Program ini tampak seperti aksi PR (Public Relation) bagi kami. Ini tidak benar-benar dirancang untuk orang-orang yang berisiko," kata Tilly Sünkel dari "Kabul Luftbrücke" sambil menambahkan, "Jika ada program seperti itu, maka dari sudut pandang kami, prosedur lain harus tetap terbuka dan direformasi - diperkuat dengan sumber daya dan staf yang memadai." Hal ini berdampak, misalnya bagi prosedur staf lokal, reunifikasi keluarga dan aplikasi individu berdasarkan aturan kependudukan.
Sementara menurut Christian Mihr dari "Reporters Without Borders", program penerimaan "terancam gagal total". Menurut Mihr, pemerintah federal harus merevisi kerangka kerja dan, di atas semua itu, secara tidak birokratis mengeluarkan visa kemanusiaan untuk pekerja media yang sangat berisiko.
Ingin segera tinggalkan Afganistan
Kantor Luar Negeri mengatakan tekanan untuk meninggalkan Afghanistan "sangat tinggi". Tak sedikit orang yang memberikan informasi palsu atau menyerahkan dokumen yang dipalsukan.
Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah federal Jerman "ingin memanfaatkan keahlian organisasi masyarakat sipil yang telah aktif di Afganistan atau menggunakan pengetahuan mereka yang sangat baik tentang kelompok yang dapat diterima dan memasukkan mereka ke dalam program".