Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan
ANALISIS Hatta Taliwang tentang lawan Anies dalam Pilpres 2024 sangat menarik. Tokoh dan Direktur Institut Soekarno Hatta ini menyatakan bahwa Anies Baswedan tidak hanya akan berhadapan dengan Partai Politik tetapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu.
Menurutnya lawan itu adalah kekuatan bersama dari partai taipan, partai intelijen, partai media massa, partai media sosial, partai buzzer, partai lembaga survey, partai kepolisian, partai KPU, partai KPK serta partai minoritas agama.
Semua itu dikoordinasikan oleh pemerintah Jokowi. Artinya lawan Anies Baswedan luar biasa berat. Secara tidak langsung ditempatkan seperti "musuh negara". Aneh Indonesia ini menganut politik licik, politik tidak sehat bahkan politik primitif. Tidak membuka ruang kompetisi yang fair dan demokratis.
Pemerintahan Jokowi didahului dengan politik licik yakni soal presidensial threshold 20 % dan tidak memotongnya Presiden sehingga ia mampu menggerakkan seluruh organ negara untuk memenangkan dirinya sendiri. Ketika kalah pun masih bisa diubah menjadi menang. Maklum seluruh perangkat penipuan dapat dimainkan.
Pada akhir masa jabatan, politik licik dijalankan lagi. Jokowi sebagai Presiden ternyata menjadi "Ketua Tim Pemenangan" calon jagoannya. Kembali perangkat negara dimainkan. Pesawat kepresidenan saja digunakan untuk kepentingan deklarasi partai. Belum lagi Istana yang bakal menjadi Markas Besar.
Apa yang diungkap oleh Hatta Taliwang adalah fenomena dari sebuah realita. Bernegara tanpa etika dan tanpa penghormatan pada martabat bangsa. Menjadi model dari prinsip menghalalkan segala cara.
Rakyat tidak boleh membiarkan sistem bernegara ini rusak berkelanjutan. Ini bukan soal lawan Anies Baswedan semata tapi masalah serius bangsa dan rakyat Indonesia. Perubahan harus dilakukan. Penjajahan harus dihapuskan. Oligarki harus diubah menjadi Demokrasi. Rakyat berdaulat kembali.
Ayo bangun karakter rakyat untuk mengubah demi tegaknya Konstitusi dan Ideologi negeri.
Ada 4 (empat) urgensi pertengkaran, yakni :
Pertama, mengawal proses Pemilu khususnya Pilpres agar berjalan secara jujur dan adil. Rakyat adalah pengawas dari berbagai intimidasi dan otak atik angka atau perbuatan curang lainnya.
Kedua, mendukung elemen perubahan baik partai politik maupun elemen politik lainnya yang memiliki kendala dan kekhawatiran yang sama akan bahaya ke depan dari kelanjutan kekuasaan oligarki.
Ketiga, jika permainan menjadi vulgar dan pelanggaran konstitusi semakin nyata maka persekutuan rakyat dapat mendesak MPR dan DPR untuk memazulkan Presiden lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Keempat, jika terjadi kemenangan berbasis penipuan maka dapat dikoreksi dengan langkah-langkah berkelanjutan menuju perubahan. Termasuk mendesak proses hukum pihak-pihak yang telah melakukan perusakan negara di berbagai bidang. Pelaku KKN adalah prioritas penindakan.
Koalisi rakyat untuk perubahan adalah jalan konstitusional kebersamaan rakyat untuk berjuang memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud dari tanggung jawab rakyat semesta.
Negara adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang baik penguasa maupun pengusaha.
Rakyat harus segera melakukan perubahan untuk mengembalikan ketaatan pada Konstitusi dan pembelaan atas Ideologi. Perusakan negara telah nyata-nyata kini dilakukan oleh kelompok oligarki.
Mereka adalah perampok dan pemimpin rakyat.
Bandung, 29 April 2023