DUNIAPOTRET.COM | JAKARTA, Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrulah Zubir menilai, sikap Anies Baswedan yang belum juga menentukan calon wakil presiden untuk mendampinginya berlaga di pilpres 2024 mencerminkan bahwa eks gubernur DKI Jakarta itu tak memiliki power yang cukup.
Impoten-nya Anies untuk menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres) adalah gambaran betapa berkuasa-nya elite-elite partai pengusung Anies Baswedan dalam koalisi perubahan, padahal berulang kali Surya Paloh “menegaskan” bahwa Anies diberikan kebebasan untuk menentukan bacawapres-nya,” kata Inas kepada wartawan, Senin (13/03/2023).
“Akan tetapi syahwat Anies ingin berkuasa di negeri ini ternyata terkendala oleh kejantanan-nya yang impoten, sehingga Anies terkesan sangat takut bersuara tentang calon bacawapres-nya bahkan cenderung menjadi tabu bagi Anies untuk bicara soal bacawapres,” sambungnya.
Inas memandang, sikap Anies tersebut tentu tak terlepas dari soal deal-deal politik para pengusungnya yang belum tuntas.
“Karena dia sangat paham bahwa para oligark atawa bohir belum mencapai kata sepakat dalam berbagai hal, semisal bacawapres, pembagian kekuasaan maupun pembagian proyek-proyek pembangunan jika kelak Anies berkuasa,” ujar Inas.
Menurutnya, persoalan bacawapres, bagi-bagi kekuasaan dan proyek pembangunan tersebut sangat menentukan berapa besar masing-masing oligarki atau bohir untuk menganggarkan dana bagi kepentingan kampanye Anies Baswedan.
“yang dirancang jor-joran dalam menabur uang demi mengejar kemenangan dengan segala cara, baik intimidasi terhadap voter, Bawaslu maupun KPU atau money politic dengan angka yang fantastis,” tandasnya.
Inas mengatakan, Pemerintah belum tentu mampu menekan KPU maupun Bawaslu untuk bermain curang.
Karena, kata dia lagi, instrumen untuk membendung campur tangan pemerintah sudah dibangun oleh partai-partai yang ada di Senayan sehingga Jokowi sebagai Presiden tidak memiliki peluang untuk itu.
“Tapi peluang untuk menembus barrier diatas, justru sangat besar dimiliki oleh partai-partai di Senayan, karena merekalah yang ikut membidani aturan-aturan KPU dan Bawaslu.
Jadi, peluang untuk curang tersebut sangat menganga lebar bagi partai-partai politik di Senayan, apalagi jika pemilik partai juga merangkap pemilik media, maka KPU dan Bawaslu akan dibuat lumpuh, dan hal tersebut sudah terjadi, di mana ada partai politik yang menumpang safari bacapres yang diusung-nya, tapi Bawaslu hanya mingkem,” sindirnya.(*)